mgid

Terkini, 24 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ikut Bela Negara Juli 2021

Siskini news-  Sebanyak 24 dari seventy five pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diputuskan untuk dibina. Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi 24 pegawai KPK itu akan digelar pada Juli 2021 mendatang.



Hal itu termaktub dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN yang diteken pada 25 Mei 2021  Selasa (8/6/2021).

Dalam dokumen itu tertulis yang menandatangani yaitu MenPAN RB Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Ketua LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Agus Pramusinto, dan 5 Pimpinan KPK Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, serta Nawawi Pomolango.

Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Juli 2021," demikian tertuang dalam poin ke-4 berita acara tersebut.

24 pegawai KPK itu nantinya diwajibkan untuk menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan. Bagi mereka yang lulus pelatihan akan diangkat menjadi ASN.

"Bagi yang telah selesai mengikuti pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan dan dinyatakan lulus akan diangkat menjadi PNS. Bagi yang tidak lulus diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," lanjut poin ke-5 berita acara itu.

Seperti diketahui, sebanyak 24 dari seventy five pegawai KPK yang tak lolos TWK diputuskan untuk dibina. Sedangkan, fifty one lainnya diputuskan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai KPK terhitung mulai 1 November 2021 mendatang.

Dalam TWK ini, ada 1.272 pegawai KPK yang lolos. Mereka juga telah dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu.

Sebanyak 1.271 pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN disebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN yang diselenggarakan oleh LAN

Selain itu upaya konfirmasi ke MenPAN RB Tjahjo Kumolo dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga telah dilakukan. Namun setali tiga uang, Tjahjo dan Bima belum meresponsnya.

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan urusan kepegawaian KPK berada di bawah Sekjen KPK Cahya Harefa. Tindak lanjutnya, disebut Firli, harus ada koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Sekjen KPK akan bahas dengan 24 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan kesempatan diklat tapi kan harus dikomunikasikan dengan para pihak kementerian/lembaga terkait, khususnya peserta yang akan ikut diklat. Silakan ke Sekjen KPK karena Sekjen selaku Pejabat Pembina Kepegawaian," ucap Firli.

Komnas HAM memanggil pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Pimpinan KPK enggan hadir dan meminta penjelasan lebih dulu soal hak asasi apa yang dilanggar pada TWK.

Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021, pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih repute pegawai KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada

wartawan, Selasa (8/6/2021).

Ali mengatakan KPK sudah menerima surat pemanggilan pimpinan KPK dari Komnas HAM pada two Juni 2021. Surat pemanggilan itu diketahui soal aduan para pegawai seventy five soal adanya dugaan pelanggaran HAM pimpinan KPK terkait pelaksanaan TWK.

"Pimpinan dan Sekjen KPK telah menerima surat dari Komnas HAM tertanggal two Juni 2021 terkait aduan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK," kata Ali.

Ali menyebut KPK tetap menghargai dan menghormati tugas Komnas HAM. Ali menegaskan proses alih fame ASN yang dikerjakan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lembaga terkait ini sudah sesuai aturan.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini," katanya.

"Proses peralihan fame pegawai KPK merupakan perintah UU dan KPK telah melaksanakan UU tersebut. Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Komnas HAM meminta pimpinan KPK kooperatif untuk memenuhi panggilan tersebut. Panggilan ini dilakukan guna menerangkan kejelasan publik terhadap TWK ini.

    baca juga ya ; 

Resep Masakan Indonesia Sehari-Hari Sederhana

Lebih lanjut, Anam memastikan pemanggilan terhadap pimpinan KPK dilakukan pada waktu yang tepat. Anam menduga surat pemanggilan itu pun telah diterima oleh masing-masing pimpinan KPK.

"Kita tunggu saja, tetap kita panggil dengan waktu yang patut, suratnya sudah saya tanda tangan, sudah kami cek juga, sudah dikirimkan secara langsung ke berbagai institusi. Oleh karenanya kami menduga surat tersebut sudah diterima karena memang ada surat tanda terima dan kami benar-benar berharap bahwa semua pihak yang kami ambil itu bersedia datang dan bekerja sama dengan baik," ujar Anam.


Posting Komentar

0 Komentar