mgid

Terbaru, Bantah Dana Haji Dipakai Biayai Infrastruktur, Moeldoko Geram Banget: Isu Menyesatkan!

SISKINI NEWS Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantah adanya informasi dana calon jamaah haji Indonesia telah dipakai pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. "Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, Selasa (8/6).

moeldoko- siskini news


Moeldoko menegaskan, saat ini setoran dana calon jamaah haji yang dikelola pemerintah masih tersimpan aman. Namun, pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara world masih dalam situasi pandemi Covid-19.

"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito (kepala pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji--Red.) bahwa uangnya aman," ujarnya

Moeldoko menganggap hal itu maklum karena masih dalam suasana pandemi Covid-19. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa memaksakan untuk memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah suci karena faktor keselamatan jamaah yang menjadi pertimbangan utama.

"Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," kata mantan panglima TNI itu.

Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan  calon jamaah  haji sangat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Karena itu, Pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini-itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur. "Justru, dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada (dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur)," kata Anggito dalam diskusi digital bertajuk "Dana Haji Aman".

Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate. Sebanyak ninety persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan suku korporasi. "Tentu, masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," katanya menegaskan.

Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun Youtube resmi BPKH yang menjelaskan secara perinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji. Ia meminta masyarakat untuk mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.

   baca juga : 

Terkini, 24 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Ikut Bela Negara Juli 2021

"Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data," katanya. 

 sumber : wartaekonomi

Posting Komentar

1 Komentar

Unknown mengatakan…
Kalau bisa kembalikan kan aja dana haji,kan tdak ribut,,tak ada fitnah,,,,ini dana aman,,,,,,berikan buktinya of rakyat biar mereka tahu,,,,alasan covid,,,,sudah jdi politik buat pemerintah RI